nusakini.com - Sistem kelistrikan di NTB terdiri dari sistem kelistrikan Lombok, Bima, dan Sumbawa dengan kondisi kelistrikan pada umumnya berstatus siaga.Dirjen Ketenagalistrikan Jarman di Lombok, NTB, Kamis (28/4/2016) mengungkapkan bahwa kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan teknis melistriki yang berbeda dengan negara kontinen.

Agus Rahardjo menyampaikan, bahwa Komite Pemberantasan korupsi (KPK) akan terlibat soal Koordinasi dan Supervisi (Korsup), guna membantu mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi sektor energi termasuk di dalamnya sub sektor kelistrikan. 

Menurut Jarman saat ini persoalan pengadaan lahan untuk infrastruktur ketenagalistrikan telah mendapat payung hukum dengan terbitnya Peraturan Presiden no 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Oleh karena itu kehadiran KPK diharapkan bisa membantu mewujudkan percepatan infrastruktur tersebut. 

Lanjut Jarman, Perpres No 4 2016, disebutnya telah mempermudah perizinan termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

"Semua prosedur memang harus dilalui, namun dengan terbitnya Perpres ini, semua dapat dipercepat," jelas Jarman. 

Sebagai informasi, PLTU Jeranjang sendiri terdiri dari tiga unit yang masing-masing berkapasitas 25 MW. Unit 3 yang didanai APBN telah beroperasi pada tahun 2012.

Sedangkan unit 1 dan 2 ditargetkan selesai tahun ini. Sebelum berkunjung ke PLTU Jeranjang, rombongan menyempatkan diri menengok lokasi pembangunan PLTGU Lombok Peaker (60MW) yang akan digunakan saat beban puncak atau malam hari. PLTGU tersebut ditargetkan beroperasi tahun depan.(if/mk)